![]() |
DR.Mispansyah, SH.MH |
Perlu dipahami bahwa Pengaturan mengenai penodaan agama atau penistaan agama di atur di dalam Pasal 156a KUHP. isi ketentuan Pasal tersebut yaitu:
Dipidana dengan pidana penjara maksimum lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia.
b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Pasal 156a KUHP ini mengenai perbuatan tindak pidana berupa : Permusuhan, Penyalahgunaan, atau Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
Perlu penulis Uraikan unsur : PERTAMA Yang dimaksud dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau perbuatan Permusuhan adalah memyatakan perasaan permusuhan atau kebencian atau meremehkan, sedangkan UAS menjawab dan menjelaskan pertanyaan jamaah tentang masalah aqidah, maka UAS menjelaskan Al Qur'an Surah Al Maidah ayat 73:
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۗوَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ
artinya:
"Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan, bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih".
Kemudian dalam ceramahnya UAS menjelaskan hadits tentang orang Islam tidak boleh memiki patung, karena malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada patung (hadits riwayat Bukhari)
Jadi isi ceramah UAS pada intinya menjelaskan ajaran Islam. Jadi tidak dengan sengaja bermaksud mencela agama lain, Unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan tidak terpenuhi.
Harus diingat unsur utama untuk dipidananya Pasl 156a adalah unsur sengaja jahat untuk memusuhi/menodai agama. Kalau tidak ada "sengaja jahat"nya atau tdk ada "tujuan jahat"nya untuk menghina/merendahkan agama jelas bukan itu yang dimaksud. Dalam istilah di KUHP Belanda harus ada "malign blasphemies".
Jadi kalau ada kritik ilmiah atau pendapat ahli dalam suatu diskusi/ceramah atau dalam tulisan/buku tidak dapat dikatakan sebagai penghinaan/penodaan agama kalo tidak ada "sengaja/tujuan jahat"nya untuk menghina. Jadi dalam kasus UAS tidak terpenuhi unsur dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang muatannya berisi permusuhan.
Apalagi dalam hukum pidana materiil, yangg seharusnya dibuktikan adalah unsur/sifat materiil (substantif/hakikatnya), bukan ukuran formalnya. Keadilan, kepastian. Hukum & sifat melawan hukum yang dicari/dibuktikan harus bersifat substantif/materiil/hakiki. Itulah hakikat hukum pidana materiil, apalagi di Indonesia, yang menghendaki Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Keadilan berdasarkan Pancasila dan sebagainya yang jelas-jelas bersifat substantif.
KEDUA, Unsur Penyalahgunaan agama dalam Pasal 156a yaitu:menarik orang seseorang berpindah agama sebagai contoh untuk dapat bekerja di suatu perusahaan (karyawan) di perusahaan, diwajibkan menganut suatu agama tertentu atau karyawan dipaksa memakai simbol-simbol agama tertentu atau ikut perayaan agama tertentu. Inilah yang dimaksud penyalahgunaan. Unsur Penyalahgunaan agama menurut Pasal 156a KUHP, dalam kasus UAS tidak terpenuhi.
KETIGA, Unsur Penodaan adalah berupa menista atau menodai suatu Agama, Perbuatan UAS hanya menjelaskan ajaran dalam Agama Islam yang disebutkan dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surah Al Maidah ayat 73, Dan Hadits maka unsur Penodaan tidak terpenuhi.
KEEMPAT, Unsur huruf b, agar orang tidak menganut agama yg bersendikan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, agar orang berpaham Komunis, perbuatan UAS justru menjelaskan ajaran Tauhid, unsur ini jelas tidak terpenuhi.
Kesimpulan saya, isi ceramah UAS adalah menjelaskankan tentang ajaran Islam yg terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits jadi bukan merupakan tindak pidana penodaan Agama.
Janganlah memahami atau menafsirkan tindak pidana penodaan atau penistaan agama secara luas. Justru kehadiran Pasal 156a KUHP untuk menyempitkan ketentuan Pasal 156 KUHP yang dianggap terlalu luas diberlakukan pada masa Penjajah Belanda Berkuasa.
Penulis:
Oleh: DR.Mispansyah, S.H.M.H.
(Dosen Hukum Pidana FH ULM dan Ketua KSHUMI Daerah Kalsel)
Posting Komentar